madrasah

Sunday, May 27, 2018

Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XIV/2016


Anotasi

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XIV/2016

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Perzinaan, Perkosaan, dan Pencabulan

Oleh Dhona El Furqon

I.            Pemohon

Pemohon

Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.Si (Pemohon I) 2. Rita Hendrawaty Soebagio, Sp.Psi., M.Si. (Pemohon II); 3. Dr. Dinar Dewi Kania (Pemohon III) 4. Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto (Pemohon IV) 5. Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., M.A. (Pemohon V) 6. Dr. Sabriaty Aziz (Pemohon VI) 7. Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D (Pemohon VII) 8. Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum. (Pemohon VIII) 9. Sri Vira Chandra D, S.S., MA (Pemohon IX) 10.Qurrata Ayuni, S.H. (Pemohon X) 11.Akmal, S.T., M.Pd.I. (Pemohon XI) 12.Dhona El Furqon, S.H.I., (Pemohon XII)



II.          Pasal yang diujikan

1.   Norma materiil yaitu:

Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 284 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), ayat (5) , Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  dan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (1), Pasal 28D ayat 1, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2),  Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:

a.    Pasal 284 ayat (1);

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

Adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekutaan hukum sehingga harus dibaca “laki-laki berbuat zina

b.    Pasal 284 ayat (1) angka 1.b

seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

Adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekutaan hukum sehingga harus dibaca “Perempuan berbuat zina

c.    Pasal 284 ayat (1) angka 2.a;

seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibaca “laki-laki yang turut perbuatan itu”

d.    Pasal 284 ayat (1) angka 2.b;

seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekutaan hukum sehingga harus dibaca “Perempuan yang turut perbuatan itu”



e.    Pasal 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5);

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan



f.     Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan Sehingga harus dibaca sebagai :”Barang siapa dengan kekerasaan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-selamanya dua belas tahun”

g.    Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan Sehingga harus dibaca sebagai; Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama dihukum penjara selama-lamanya lama lima tahun



III.       Batu Uji

Norma Undang-Undang Dasar 1945.

1.    Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”

2.   Pasal 28B ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

3.   Pasal 28B ayat (2) UUD 1945:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

4.   Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

5.    Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

6.    Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

7.    Pasal 28G ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

8.    Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

9.    Pasal 28J ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

10. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

11. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945:

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

IV.        Alasan Permohonan

Para pemohon mengemukakan dalam permohonannya bahwa ada dua lasan yang paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh para pemohon yakni alasan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan terhadap Nilai-nilai agama di Indonesia. Kedua isu ini dipandang oleh para pemohon di mana dalam era masyarakat yang semakin liberal dan bebas nilai dianggap sebagai isu-isu domestic yang tidak dapat  dijadikan dasar membatasi perilaku masyarakat yang semakin berbahaya dan merugikan bangsa.



Pemohon memandang agama-agama di Indonesia pada dasarnya juga melarang perzinaan di luar perkawinan (Pasal 284 KUHP), melarang pemerkosaan kepada siapa saja (Pasal 285 KUHP) dan melarang hubungan sesama jenis (Pasal 292 KUHP). Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan Pasal-pasal a quo (yang merupakan produk kolonial dari zaman kolonial yang sudah lama berlalu) selain dari pada harus ditegaskannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif negara;



Ada beberapa alasan dalam pengujian pasal 292 KUHP, yakni Perbuatan Cabul antara lain;

1.    perlunya perlindungan atas rasa aman

2.    alasan Ketahanan dan perlindungan anak

3.    alasan keagamaan dan keyakinan, alasan Pembangunan Karakter Bangsa dan Ketahanan Nasional

4.    alasan Perlindungan terhadap Hak Asasi Masyarakat yang adil dan Beradab,

5.    alasan Kesehatan, alasan Perlindungan Terhadap Lingkungan yang Sehat dan Bebas dari Pengaruh Asing yang Destruktif terhadap Kehidupan Bangsa



V.            Putusan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

a.   Putusan

KONKLUSI

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1]   Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.1] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan  permohonana quo;

[4.1] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



b.   Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya Lima hakim menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi secara doktriner dalam sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memiliki kewenangan sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang dan tidak dapat mengambil kewenangan parlemen dalam membuat undang-undang atau peraturan membatasi bahwa positive legislator tidak dapat dilakukan ketika menyangkut norma hukum pidana.  Menurut lima hakim tersebut bahwa positive legislator bertentangan dengan demokrasi; dinilai bertentangan dengan pertanggungjawaban atas pemilih. Hal ini berakar pada asumsi bahwa mayoritas merupakan sumber utama dari pembuatan peraturan yang sah dalam demokrasi yang terletak pada kehendak mayoritas rakyat atau perwakilan yang dipilih. 


Sementara pertimbangan 4 (empat) hakim dalam dissenting opinion berpendapat mahkamah dapat menjadi "positive legislator dengan memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana (strafbaar feit) dapat dilakukan. Manakala norma undang-undang secara nyata mereduksi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang pada dasarnya bersifat 'terberi' (given) bagi ketertiban dan kesejahteraan kehidupan manusia.





VI.          CATATAN ANATOR

Jika membaca dalil dan petitum dari para pemohon, dapat disimpulkan bahwa Para  Pemohon meminta MK untuk memperluas cakupan atau ruang lingkup, dan mengubah jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal-pasal KUHP yang dimohonkan pengujian. Hal ini dikarenakan menurut para pemohon, pasal-pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.



Untuk Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan,  di mana pemohon menghendaki agar pasal tersebut mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah di mana dalam pasal tesebut hanya sebatas terikat perkawinan yang sah.



Menurut anator bisa dipahami, KUHP yang menganut kebebasan ditelan mentah-mentah oleh Penyelenggara negara dijadikan Hukum, sementara menunggu Revisi RUU KUHP sudah hamper 5 Dekade tidak ada perkembangan yang berarti dan t tidak ada tanda tanda untuk di sahkan oleh legaslitive. KUHP menilah persetubuhan dalam yang dilakukan oleh seseorang yang diketahuinya bahwa yang melakukan perbatan tersebut berada dalam satu ikatan perkawinan disebut dengan overspel. Dalam bahsa hukum di Indonesia oversel tersebut ada nama lain dari perzinahan, perbutannyya sendiri adalah persetubuhan. Makna zina sendiri menurut hukum yang hidup di Indonesia atau menutut pikiran Hukum masyarakat Indonesia adalah persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan tanpa melihat apakah yang melakukan perbuatan tersebut diketahu berada dalam ikatan perkawinan atau tidak. Artinya makna zina tereduksi maknanya menjadi lebih sempit oleh KUHP hanya sebatas persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang diketahuinya satu pihak yang melakukan perbuatan tersebut berada dalam ikatan perkawinan perkawinan.



Anator berpendapat, jika pasal 284 KUHP saat dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi meminta perluasan makna Overpel atau (zina) menurut pikiran Hukum Masayarakat Indonesia mungkin saja putusan MK tidak sebagaimana putusan MK no 46/PUU/IV/2016, dan tidak terjadi perdebatan diantara hakim Konstitusi antara positive legislator atau negative legislator. Makna zina menurut pikiran hukum masyarakat Indonesia sesuai hukum yang hidup di masyarakat adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. paling perdebatan antara hakim Konstitusi hanya pada ranah ikatan Perkawinan menurut agama atau menurut negara.



Kekhawatirannya bagi pembela hak Asasi Manusia adalah jika seseorang yang sama sama yang tidak memiliki ikatan perkawinan, contohnya persetubuhan antara perawan dan perjaka, perawan dengan duda, Jejaka dengan Janda, duda dengan janda, dipandang melanggar hak asasi manusia. negara terlalu jauh mengurus urusan ranjang yang sangat privat menjadi urusan public, sehingga banyak terjadi di masyarakat persekusi yang dilakukan kepada pasangan yang diduga melakukan perbuatan persetubuhan diluar ikatan perkawinan yang sah. Maka anator berpendapat permohonan meminta MK memkanai zina sebagaimana pikiran hukum masyarakat Indonesia menjadi penting. Sebab perbuatan persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah sangat bertentangan dengan pikiran hukum masyarakat Indonesia yang menjungjung Ketuhanan Yang Maha Esa. Perdebatan hukum pidana terhadap pelaku perzinahan adalah persoalan lain.



Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan, akan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh yang tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan tetapi juga dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki;



Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Kosntitusi berpendapat bahwa pengujian pasal 285 tentang pemerkosaan menolak permohonan pemohon yang intinya tidak berkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang tekah diatur oleh undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014  Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.



Anator sendiri melihat perkosaan adalah perbutan persetubuhan ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi alat kelamin perempuan dengan alat kelamin laki-laki, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dengan begitu perkosaan persetubuhan dengan cara menundukkan dengan kekerasan atau menyerang dengan kekerasan.  Sementara Menurut Black's Law Dictionary, perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.



Dalam hal ini perkosaan terjadi apabila seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Banyak jenis dari perkosaan menurut ilmu pengetahuan lainnya. Akan halnya jika apakah perempuan  bisa melakukan perkosaan terhadap laki laki sebagaimana dalil pemohon dalam permohonan. Menurut anator dalam hal ini semua laki laki bisa bersetubuh dengan seorang wanita dalam kondisi ia berkehendak dan tidak bisa kalau dia tidak berkehendak. Sebaliknya dengan perempuan bisa melakukan persetubuhan dalam kondisi memiliki kehendak dan bisa juga bila dia tidak berkehendak.



Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.



Pasal ini dimintakan oleh pemohon agar Setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap dengan orang lain.



Dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan diatas, Berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-XIX/2016, terdapat dua alasan utama para pemohon mengajukan judicial review ke MK, yaitu.



1.    Alasan ketahanan keluarga; dan

2.    Perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia.



Anator berpendapat, sebagaimana telah diurai dalam pasal 284 permohonan mengenai pengubahan frasa tersebut tidak tepat sasaran. Karena mengubah frasa tertentu terhadap suatu norma hukum pidana, yang berarti merubah pula sifat melawan hukum itu tanpa melakukan perubahan atau penyesuaian dalam ancaman pidana tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum dalam merancang suatu norma hukum pidana. 



Mengenai kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan tidak dapat dilakukan oleh MK, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang notabene merupakan kewenangan eksklusif pembentuk Undang-Undang.



Anator berpendapat mengerti mengapa para pemohon mengajukan permohonan ini. Karena semua mempunyai kekhawatiran yang sama akan nasib bangsa ini dengan orang-orang yang berada di dalamnya. Maka dipandang perlu melakukan uji judicial review kembali  ke mahkamah Konstitusi meminta meminta mahkamah memberi pemaknaan terhadap perbuatan cabul terhadap sesama kelamin/homoseks sebagaiman pikiran hukum masyarakat Indonesia.

No comments: